Yurisprudensi.com – Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan kasus dugaan suap importasi barang dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menanggapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bicara soal kemungkinan penyidik mendalami …
Yurisprudensi.com — Setelah bertahun-tahun masuk daftar tunggu legislasi, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini menjadi tonggak baru bagi jutaan pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini berada di wilayah abu-abu hukum.…
Yurisprudensi.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.
Putusan itu sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK. Keputusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku …
Yurisprudensi.com — Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi perusahaan teknologi Google pada Selasa (10/3/2026). Putusan ini terkait dengan kasus dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan perusahaan terkait penerapan sistem pembayaran Google Play Billing di Play …
Putusan MA ini mempertegas bahwa kewajiban perpajakan tidak dapat dialihkan melalui celah perjanjian.
Yurisprudensi.com — Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan yang dapat menjadi fondasi dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak yang menyoalkan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) …
Yurisprudensi.com — Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp466 triliun, warisan pemerintahan Jokowi, dianggap tidak transparan.
Karena itu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengajukan gugatan permohonan informasi ke Mahkamah Agung (MA) pada akhir 2022. Jatam menggugat keterbukaan …
YURISPRUDENSI.COM — Mahkamah Agung (MA) menunjukkan kemajuan yang baik dalam mempercepat penanganan sengketa hukum pada level banding di empat jenis peradilan serta pengadilan pajak. Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung untuk tahun 2025, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. …
Yurisprudensi.com — Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Sunarto, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalitas hakim. Hal ini disampaikan dalam pidato kuncinya pada kegiatan diskusi bertajuk “Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku …
Yurisprudensi.com — Mahkamah Agung (MA) resmi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Dalam aturan baru ini, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap pembukuan, pencatatan, dokumen hingga barang bukti lain …
Yurisprudensi.com– Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto., S.H., M.H., melantik Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) masa bakti 2025-2028 secara virtual.
Susunan pengurus yang dilantik merupakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS XXI) IKAHI Tahun 2025 di Jakarta.…